loading…
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, setidaknya ada 2 jenis kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur. Foto/Dok
“Pertama tentu dengan niat yang tidak baik, memang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari project yang seharusnya dikerjakan secara transparan, mark up berlebihan, itu harus kita cegah dan harus ada sanksi yang tegas,” kata Menko AHY dalam acara ‘3 Bulan Pertama Prabowo – Gibran Memimpin Indonesia’ di Universitas Pertahanan, Selasa (28/1/2025).
Potensi kebocoran anggaran pada bidang infrastruktur juga bisa terjadi ketika desain perencanaan sejak awal kurang lengkap. Hal ini membuat ongkos atau biaya konstruksi menjadi lebih mahal. AHY mencontohkan, misal pada pembangunan pelabuhan, bandara, atau infrastruktur lain yang membutuhkan akses jalan tambahan.
“Potensi kedua, inefisiensi dan kebocoran juga bisa terjadi karena planing tidak baik, padahal berbicara fasilitas atau sarana dan prasarana transportasi, misal bandara, stasiun, terminal, itu kan tidak berdiri sendiri,” lanjutnya.
Hal ini terjadi ketika cakupan lelang proyek hanya untuk satu bangunan saja, misal bandara atau pelabuhan saja tanpa disertai pembangunan jalan akses. Sehingga ketika pembangunan pelabuhan atau bandara rampung dikerjakan, maka tidak termanfaatkan optimal akibat belum tersambungnya jalan ke tempat tersebut.
“Kita mendesain akan ada dermaga di lokasi, bandara, maka harus direncanakan sejak awal, jalan yang menuju ke sana seperti apa, bisa menggunakan kendaraan, public transport, atau feeder, ini harus diintegrasikan sejak awal,” kata AHY.
“Jangan nanti sudah jadi barangnya, baru dipikirkan (bangun jalan akses), padahal tidak mudah, setelah itu, harga sudah keburu tinggi, kita bicara lahan misalnya, ini kan harus dipersiapkan juga sejak awal,” pungkasnya.
(akr)
