Survei, Satryo Soemantri Brodjonegoro Jadi Menteri dengan Penilaian Terburuk

JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk berdasarkan hasil survei temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT). Penilaian negatif dari publik kepada Satryo mencapai 78,8 %.

Hanya 6,0 % yang menilai positif dan 15,2 % netral. “Dari 55 nama menteri/kepala badan yang masuk dalam penilaian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk,” kata Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa, Jumat (7/2/2025).

Dia mengungkapkan, dalam proses transisi pemecahan dan pembentukan kementerian baru, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro menyedot perhatian publik ketika terjadi demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.

Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun. “Rentetan masalah tersebut memberikan penilaian buruk yang paling tinggi dari publik (78,8%),” kata Johan.

Di urutan kedua dengan penilaian terburuk adalah Budi Arie Setiadi. Maraknya judi online menjadi keresahan publik selama beberapa tahun terakhir, hingga aparat kepolisian melakukan bersih-bersih dengan menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komdigi) yang membiarkan situs-situ judi online (judol) tidak terblokir.

Meskipun sudah tidak lagi menjabat dan berganti posisi di Kementerian Koperasi, tetapi figur Budi Arie Setiadi dinilai bertanggung jawab atas peredaran judol. “Posisinya sebagai ketua umum relawan Projo menambah tingginya penilaian buruk (71,6%) dari kalangan yang sejak awal memang kontra terhadap garis politik Jokowi,” ujar Johan.

Adapun nama-nama lain yang mendapat penilaian buruk antara lain Menteri HAM Natalius Pigai (68,5%), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,2%), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (57,8%), dan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (55,2%).