loading…
Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong ASN meningkatkan inovasi birokrasi dan menjaga kualitas pelayanan publik. Itu disampaikan Sultan saat mengetahui hak-hak keuangan ASN tidak menjadi bagian dari komponen efisiensi anggaran. Foto: Ist
Hal ini juga senada dengan keterangan Istana Kepresidenan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan gaji ke-13 dan THR ASN tahun 2025 tetap cair.
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan hak keuangan ASN. Pendekatan efisiensi anggaran sudah dilakukan secara proporsional dan memenuhi asas keseimbangan belanja pemerintah,” ujar Sultan, Kamis (13/2/2025).
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan, kinerja birokrasi dan pelayanan publik adalah mutlak dijaga dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam kondisi apa pun, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
“Abdi negara baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN di bidang pendidikan dan kesehatan membutuhkan insentif yang cukup untuk memastikan tugas pelayanan publik dapat terselenggara secara optimal. Kami harap pemerintah juga memberikan atensi pada dosen, guru, dan petugas kesehatan di daerah,” ungkapnya.
Mantan aktivis KNPI itu juga mengapresiasi kesediaan penyelenggara pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini.
“Kebijakan efisiensi harus dimaknai sebagai transformasi budaya birokrasi yang berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. Efisiensi anggaran harus memacu kreativitas dan inovasi teknokratis penyelenggara pemerintahan,” ujar Sultan.
Pihaknya sangat setuju dengan pendekatan fiskal pemerintah dengan istilah efisiensi ini. “Agar sehat dan bugar kita perlu mengurangi lemak yang tidak perlu dan menguatkan otot. Efisiensi harus berujung pada efektivitas menyentuh esensi program-program prioritas pemerintah,” katanya.
(jon)
