Pemerintah Ingin Batasi Bansos untuk Orang Miskin Selama 5 Tahun, Ketua DPR: Validasi Data Dulu

JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani buka suara mengenai rencana pemerintah yang ingin membatasi distribusi bantuan sosial (bansos) untuk orang miskin selama 5 tahun. Dia menyarankan pemerintah tak terburu-buru mengubah kebijakan yang ada.

Penyaluran bansos yang paling penting dan utama yakni validasi dan verifikasi data. Puan meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa mengubah kebijakan ketika ada masalah.

Baca juga: 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Terindikasi Dipakai untuk Judi Online

“Jadi jangan kemudian ada polemik kemudian tiba-tiba kita sepertinya buru-buru lalu mengubah sesuatu yang sudah dilakukan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Menurut dia, validasi dan verifikasi data itu penting dilakukan. Pasalnya, pemerintah baru bisa mengganti penerima bansos setelah dilakukan validasi dan verifikasi data.

“Karena kan selama ini sudah berjalan, kalau kemudian diubah tentu saja penerima-penerima yang kemarin sudah menerima akan kecewa. Jadi validasi dan verifikasi dulu data-datanya dengan baik,” kata Puan.

Sekadar informasi, pemerintah berencana membatasi masa pemberian bansos maksimal lima tahun. Adapun pembatasan bansos itu dilakukan terhadap masyarakat miskin. Kendati begitu, penerima bansos baik lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ akan tetap diberikan seumur hidup.

(jon)