Jangan Sampai Demokrasi di Indonesia Terus Alami Kemunduran

BANDUNG – Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universtas Padjadjaran (PSKN FH Unpad) menggelar diskusi bertema Dialog Resisting Authoritarianism in Indonesia and Hungary: Youth, Parliament, and Democratic Alliances. Diskusi dilaksanakan di Gedung FH Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025).

Tema ini diangkat didasari oleh kemunduran demokrasi yang terjadi di berbagai negara, terutama Indonesia dan Hungaria.

Baca juga: Pemuda Perindo Merayakan Hari Anak Nasional Bareng Warga Petamburan

Forum diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo dan mantan komisioner KPU RI Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah MSi.

Kemudian, Constitutional Law Professor Unpad Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM; dan Bernadett Szél PhD, mantan anggota parlemen Hungaria periode 2012-2022, peneliti dari Taiwan Fellow at Sochow University, dan Prime Ministerial Candidate from the LMP–Hungarian Green Party.

Sejumlah mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) FH Unpad juga hadir dalam diskusi yang digelar secara hybrid, online dan offline, serta disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Departemen HTN Unpad itu. Para mahasiswa pun terlibat aktif dalam sesi tanya jawab.

Baca juga: Dorong Sekolah Gratis di Tapanuli Utara, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat Audiensi dengan Kemensos

Narasumber terlibat diskusi mendalam terkait kehadiran rezim otoritarian dan peran berbagai elemen, seperti pemuda, oposisi, dan masyarakat sebagai kesatuan aliansi demokratis bersama-sama melakukan perlawanan terhadap pemerintahan otoriter.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, forum dialog ini sangat penting. Dari dialog ini, peserta bisa menggali informasi, pemahaman dan pengetahuan tentang otoriterianisme di Indonesia dan Hungaria.

Dia menyatakan bahwa yang menarik adalah dialog ini membicarakan tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Dilihat dari berbagai perspektif dan data, memang kemunduran demokrasi itu sedang terjadi.

“The Economicst Intelligence Unit meliris data nilai indeks demokrasi di Indonesia hanya 6,44. Ini turun dari 2023-2024. Posisi Indonesia berada di 56 (dari total 167 negara). Ini artinya, Indonesia mengalami kemunduran dengan kategori flawed democracies atau demokrasi cacat,” kata Ferry.

Karena itu, ujar Ferry, diskusi ini menarik dalam upaya agar demokrasi di Indonesia tidak terus mengalami kemunduran. “Harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Menurut Ferry, demokrasi di Indonesia sebenarnya berjalan, dari aspek pemilihan umum (pemilu), kelembagaan, proses pemenuhan hak-hak dasar rakyat, hingga check and ballance.

Namun, tutur Ferry, demokrasi di Indonesia masih mengalami hal-hal yang dikatakan orang sebagai sebuah kemunduran. Seperti, isu-isu demokrasi dan non-goverment organization (NGO) pro-demokrasi dilemahkan.

Ferry menuturkan, dalam kondisi ini, partai politik harus betul-betul kuat melaksanakan fungsi check and ballance. Partai politik harus berperan menjadi institusi utama dalam menghidupkan demokrasi. Begitu juga legislatif.

“Ruang-ruang pemilihan umum harus betul-betul dibuka, melibatkan rakyat secara lebih aktif. Sehingga tidak masuk pada wilayah authoritarianisme dan oligarki. Sekarang kan sedang dibuka ruang untuk revisi UU Pemilu, saya pikir ini penting dibuka agar kemunduran demokrasi tidak terus terjadi,” tutur Ferry.