MK Kabulkan Permohonan tentang UU Pelindungan Data Pribadi

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Eric Cihanes dan Garin Arian Reswara terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Adapun pemohon mempersoalkan Pasal 53 ayat (1) dalam UU tersebut.

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang, Rabu (30/7/2025).

Baca juga: Data Warga RI Ditukar Tarif Impor Trump, Begini Penjelasannya

Sekedar informasi, pemohon mempersoalkan frasa “dan” pada akhir kalimat butir b dalam pasal a quo terkait ketentuan kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi.

Pasal 53 ayat (1) UU PDP selengkapnya berbunyi, “Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal: