loading…
Pakar Hukum TPPU Pahrur Dalimunthe mengatakan bank diwajibkan undang-undang untuk membuka rekening koran dalam kasus TPPU. Foto/SindoNews
Hal tersebut dikatakan Pahrur mengomentari kasus TPPU yang melibatkan Nikita Mirzani. Nikita bersama asisten sekaligus sahabatnya, Ismail Marzuki alias Mail, diduga melanggar Pasal 27B ayat (2) UU ITE, Pasal 368 KUHP, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU.
“Dalam kasus TPPU, penyidik, penuntut, dan majelis hakim berhak meminta bank untuk membuka data transaksi keuangan. Jika diminta, bank harus memenuhinya. Protes mengenai kerahasiaan data pribadi dan perbankan menjadi tidak relevan karena UU TPPU memberikan kekhususan dan kekebalan hukum pada Bank,” kata Pahrur saat dihubungi, Senin (18/8/2025).
Baca juga: Kasus TPPU Duta Palma, Kejagung Proses Red Notice Cheryl Darmadi
Pahrur menerangkan, ada beberapa alasan rekening koran milik terdakwa TPPU wajib dibuka. Pertama, untuk membuktikan ada atau tidaknya aliran dana karena dapat melacak asal-usul uang (follow the money). “Melalui data transaksi, penyidik dapat membuktikan bagaimana uang ditempatkan, disamarkan, diubah bentuk, dan dialihkan kepada pihak lain,” jelasnya.