Hilangnya Sense of Social Crisis

Mengapa Harus Demo?

Gelombang demonstrasi di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia di akhir bulan (25-29 Agustus 2025) menjadi peristiwa yang harus dijadikan sebagai pembelajaran bagi Indonesia. Banyak pemerhati, mantan politisi, dan pengamat sosial menilai peristiwa ini sebagai akumulasi kemarahan rakyat Indonesia atas perilaku para wakilnya yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik pusat maupun daerah. Misalnya, Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden RI) dan Nicky Fahrical (peneliti CSIS), keduanya menilai banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan nalar publik dan tidak tepat sasaran. Ditambah sikap dan perkataan pejabat yang terkesan sangat arogan (dikutip dari berbagai sumber).

Kenaikan anggaran untuk gaji dan tunjangan bagi DPR, menurut penulis, merupakan wujud dari tidak adanya perasaan krisis sosial (sense of social crisis) di hati mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat. Ini ketimpangan sosial namanya. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua kelas merasakan impitan masalah ekonomi. Gaji pas-pasan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana, sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya biaya hidup, dan kemiskinan di mana-mana, tapi gaji dan tunjangan anggota Dewan ratusan juta. Ini ironi.

Di sinilah, rakyat mulai menyampaikan ketidaksetujuan atas kenaikan gaji yang tidak setara dengan kinerja anggota Dewan. Mereka menyuarakan melalui berbagai platform media digital yang kemudian cepat menyebar dan dapat direspons oleh anggota Dewan. Namun apa yang terjadi, tanpa kita duga beberapa oknum anggota Dewan justru merespons dengan kalimat-kalimat kasar, kalimat menyindir, dan bahkan mereka mempertontonkan euphoria kegembiraan mereka dengan berjoget di rumah wakil rakyat. Secara etis, tentu ini sangat menyakitkan bagi warga. Bukannya mereka menunjukkan sensitivitas mereka dengan kondisi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, mereka justru, berkata dan bersikap dengan sangat tidak menunjukkan empati.

Sebagai masyarakat yang sudah mulai kritis dan teredukasi, kita dapat melihat bahwa pemerintah tidak memiliki rasa keberpihakan terhadap keadilan sosial (sense of social justise) dan kepanikan sosial (social crisis). Rakyat tentu protes atas ketidakkonsistenan pemerintah, satu sisi semua diminta untuk melakukan efisiensi, atau bahasa orang awam “ngiritisasi” anggaran, namun justru anggota DPR dan para pejabat tetap hidup bermewah-mewah.

Pada tanggal 25 Agustus 2025, massa yang kebanyakan mengatasnamakan mahasiswa mulai bergerak menuju Gedung DPR RI untuk menuntut pembatalan kenaikan gaji dan berbagai tunjangan bagi anggota Dewan. Aksi demo kemudian meluas, tidak hanya mahasiswa, namun juga dari komponen buruh. Salah satu peserta demo yang saat itu ditanya oleh wartawan (BBC News Indonesia), Alfin, pengemudi ojek online yang ikut demo bersama rekan-rekannya menyatakan, “Saya sengaja ikut demo karena di mata saya kebijakan pemerintah tidak mendukung rakyat. Kami susah mencari uang, tapi gaji mereka besar sekali.”