Ketahanan Pangan Sebagai Sasaran Pembangunan

Setidaknya ada dua hal penting ihwal pembangunan ketahanan pangan tahun ini. Pertama, pertama kalinya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) masuk sebagai sasaran utama pembangunan pangan, seperti tertuang di Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029. Melengkapi itu, kedua, pada akhir Agustus lalu diluncurkan IKP dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2025 oleh Badan Pangan Nasional. Apa maknanya? Ini menandai semakin pentingnya isu ketahanan pangan dalam arus pembangunan nasional.

Yang menarik, IKP dan FSVA kali ini menggunakan indikator baru. Sebanyak 12 buah. Bukan hanya jumlahnya bertambah 3 buah dari tahun sebelumnya, indikator yang dipakai lebih sederhana tapi lebih tajam dan akurat merepresentasikan kondisi ketahanan dan kerentanan terhadap rawan pangan di suatu daerah. Juga kesinambungan data. Salah satu indikator yang diubah adalah pengukuran pertumbuhan balita. Semula menggunakan prevalensi gizi kurang diganti prevalensi stunting. Ini untuk mengukur kerawanan pangan dan gizi kronis serta mendukung program pemerintah dalam mengentaskan stunting.

Selain itu, pemutakhiran indikator digunakan guna memperkuat cadangan pangan, meningkatkan kualitas ketersediaan dan konsumsi pangan warga berbasis sumber daya lokal, dan keamanan pangan (segar dan siap saji). Ditambah volatilitas harga pangan, kualitas makanan, dan ketersediaan protein dan energi dari sumber pangan lokal, yang semua ini menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Mencakup tiga aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan), IKP jadi indikator penting guna mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah memenuhi urusan wajib, dan salah satu alat menentukan prioritas pembangunan daerah.

Lebih dari itu, IKP juga bisa dijadikan menentukan prioritas intervensi program. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki kepentingan yang sama akan keberadaan IKP. Bagi pusat, IKP bisa dipakai mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi kabupaten/kota dan provinsi. Sekaligus memberi gambaran peringkat capaian ketahanan pangan daerah. Bagi daerah, IKP selain sebagai rapor kinerja pembangunan ketahanan pangan juga menuntun prioritas intervensi program agar bisa naik kelas.

Secara umum, ketahanan pangan pada 2025 lebih baik dari 2024. Ini ditandai oleh wilayah rentan rawan pangan (prioritas 1-3) yang turun: dari 92 kabupatan/kota (17,9%) pada 2024 jadi 81 kabupaten/kota (15,76%) pada 2025. Sementara wilayah tahan pangan (prioritas 4-6) naik: dari 422 kabupaten/kota (82,1%) pada 2024 jadi 433 kabupaten/kota (84,24%) di 2025. Meski ada perbaikan, wilayah timur Indonesia, daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal, perbatasan), dan wilayah kepulauan masih menjadi langganan rentan pangan. Seluruh kabupaten/kota di Papua Pegunungan masuk rentan rawan pangan. Lalu, NTT jadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terbanyak: 18.

Wilayah rentan rawan pangan rerata memiliki rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, rasio cadangan beras pemda terhadap cadangan beras pemda menurut regulasi rendah, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan rendah, prevalence of undernourishment (PoU) tinggi, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) sesuai standar rendah. Agar naik kelas ke wilayah tahan pangan lima indikator berkinerja rendah ini harus jadi prioritas intervensi program.