DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Tata Kelola DAS hingga Peringatan Dini Bencana Akibat Banjir Bali

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Hasan Basri Agus mendesak pemerintah melakukan langkah konstruktif jangka menengah dan panjang setelah banjir menerjang Bali. Salah satunya meninjau ulang tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Kita perlu meninjau ulang tata kelola DAS, pengelolaan sampah, tata ruang wilayah, dan sistem peringatan dini bencana,” ujar Hasan, Minggu (14/9/2025).

Baca juga: Penanganan Banjir Bali Masuk Tahap Rehabilitasi, Ini Penampakannya

Menurut dia, perubahan iklim membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi. “Karena itu, mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama dan bagian dari pembangunan berkelanjutan di Bali,” katanya.

Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana banjir di Bali telah menelan korban jiwa sebanyak 18 orang dan mengakibatkan 562 warga mengungsi. Selain itu, teridentifikasi 120 titik banjir dengan 81 titik di antaranya dikategorikan sebagai yang paling parah.