loading…
Ketua Dewan Pembina DPP PB, Rustini Muhaimin mengapresiasi kinerja Perempuan Bangsa di seluruh Indonesia, terutama paska Pemilu 2024. Foto/istimewa
Ketua Dewan Pembina DPP PB, Rustini Muhaimin mengapresiasi kinerja Perempuan Bangsa di seluruh Indonesia, terutama paska Pemilu 2024. Menurut Rustini panggilan akrabnya kontribusi Perempuan Bangsa begitu besar bagi PKB, hingga meraup suara hingga 16 juta lebih.
“Alhamdulillah, saya mengapresiasi kinerja seluruh kader Perempuan Bangsa di Indonesia. Karena saat ini PKB berhasil memperoleh suara tertinggi sejak partai ini didirikan, itu tentu di dalamnya ada andil, ada kontribusi para perempuan-perempuan PKB seluruh Indonesia,” kata Rustini, Jumat (29/11/2024).
Karena andil inilah, Rustini meminta jajaran DPP PKB tidak boleh melupakan jasa-jasa Perempuan Bangsa. Rustini menyatakan, tanpa suara perempuan tidak mungkin PKB mendapatkan suara yang begitu besar.
“Jadi Pak Hasan (Sekjen DPP PKB), kalau ada pengurus Perempuan Bangsa, kader Perempuan Bangsa yang ingin curhat berkeluh kesah tolong didengarkan, jangan diabaikan. Coba bayangkan kalau perempuan-perempuan PKB ini mogok semua, bagaimana PKB ini,” katanya. .
“Saya berharap Perempuan Bangsa bukan saatnya lagi bersantai-santai, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa. Saya berharap Muspimnas ini menelurkan rekomendasi-rekomendasi, kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kemaslahatan yang lebih luas terutama untuk masyarakat yang lemah dan terpinggirkan, karena mereka itu kalau disurvei prosentasenya banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak,” sambung Rustini.
Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid mengakui peran besar perempuan-perempuan dalam raihan suara signifikan PKB pada Pemilu 2024. “Kata siapa perempuan tidak berdaya. Ini ada pantun, beli kemuning di tengah pasar, pulangnya beli kue basah, tidak mungkin PKB besar, kalau tidak ada peran Perempuan Bangsa,” kata Hasan.
Hasan mendorong siapa pun yang menjadi Ketua Umum Perempuan Bangsa selanjutnya untuk serius membentuk kepengurusan di semua tingkatan, termasuk juga optimalisasi kaderisasi. “Siapa pun yang menjadi Ketua Umum Perempuan Bangsa, siapa pun itu, kasih deadline untuk membentuk kepengurusan Perempuan Bangsa tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,” ujarnya.
