Usulan Pemilihan Gubernur oleh DPRD Perlu Dikaji Matang

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Perindo , Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menanggapi usulan Gubernur dipilih oleh DPRD tingkat provinsi. Menurutnya, prinsip demokrasi langsung harus tetap dipertahankan, meskipun opsi perubahan mekanisme pemilihan untuk jabatan tertentu dapat dipertimbangkan dengan kajian mendalam.

Pria yang akrab disapa Kang Ferry ini menekankan pilkada langsung, khususnya untuk jabatan Bupati dan Wali Kota, wajib dipertahankan sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan sesuai asas desentralisasi pada otonomi daerah.

“Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, yang tentunya lebih demokratis dan transparan,” katanya, di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Sementara itu, terkait opsi Gubernur dipilih oleh DPRD, Kang Ferry menilai, usulan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak mengabaikan prinsip dasar demokrasi.

Di sisi lain, dia juga turut menyoroti tantangan dalam demokrasi langsung, salah satunya adalah biaya penyelenggaraan yang tinggi. Menurutnya, konsekuensi dari memberikan kekuasaan kepada rakyat adalah biaya pemilu yang besar. “Meski demikian, saya yakin KPU sudah bekerja secara optimal dalam mengelola anggaran dengan efisien,” jelasnya.

Baca Juga: Usai Assad Khamenei Jadi Target

Kendati demikian, Kang Ferry menegaskan tingginya biaya demokrasi bukan semata-mata disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung. Menurutnya, akar permasalahan sebenarnya terletak pada moral hazard dalam proses politik, seperti politik transaksional, money politics, dan mahalnya biaya pencalonan.

“Demokrasi menjadi mahal bukan karena metode pemilihannya, melainkan karena praktik politik uang dan mahar politik yang masih terjadi. Inilah yang harus diperbaiki, bukan mengurangi partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung,” tuturnya.

Kang Ferry menjelaskan demokrasi langsung merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikorbankan. Meski demikian, Kang Ferry menyatakan metode pelaksanaan demokrasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, selama tidak menghilangkan prinsip dasar keterlibatan rakyat.