loading…
Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf saat raker bersama Komisi VIII DPR, Selasa (4/2/2025). BP Haji kekurangan anggaran untuk bayar gaji dan tukin pegawai karena adanya efisiensi anggaran. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
Irfan mengatakan, sebagian besar pagu anggaran 2025 yang telah disepakati terkena efisiensi. Ia berkata, pihaknya hanya mendapat Rp43,8 miliar dari Rp129,7 miliar anggaran untuk tahun ini.
“Alhamdulillah kita cukup besar Pak, revisinya. Hampir Rp85,9 miliar dari Rp129,7 miliar. Jadi artinya itu sebesar 66,21%. Sehingga praktis kita nanti akan bekerja dengan dana Rp43,8 miliar atau 33,79% dari anggaran semula,” kata Irfan saat raker bersama Komisi VIII DPR, Selasa (4/2/2025).
Irfan mengatakan, sejumlah kegiatan BP Haji harus terkena efisiensi anggaran sebesar 100%. Salah satunya, kerukunan umat dan layanan kehidupan bernegara. Pagu semula kegiatan itu sebesar Rp63 miliar. Sementara efisiensi anggaran sebesar 100%.
“Demikian juga dukungan administrasi dan dokumen haji reguler, kemudian pelayanan publik kepada masyarakat, layanan administrasi dalam negeri, dukungan akomodasi dan transportasi dalam negeri sampai dengan lembaga penyelenggaraan ibadah haji khusus pun teepaksa harus dihilangkan anggarannya,” kata Irfan.
“Kita belum tahu nanti bagaimana mengaktifkan kembali kegiatan ini dengan dana yang tersisa,” kata Irfan.
Tak hanya itu, Irfan mengatakan, layanan hubungan masyarakat dan informasi serta protokoler juga terkena efisiensi total. Bahkan, kata dia, BP Haji masih kekurangan anggaran untuk membayar gaji dan tukin pegawai.
“Kita juga mengalami kekurangan anggaran untuk belanja pegawai. Karena anggaran yang tersisa saat ini sebesar Rp3,7 miliar, belum memadai untuk membayar gaji dan tukin pegawai badan saat ini. Diperlukan anggaran tambahan anggaran sebesar Rp24,6 miliar,” terang Irfan.
(abd)
