loading…
Anggota Komisi X DPR Nilam Sari Lawira mengingatkan pemerintah agar pengambilan kebijakan penganggaran berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat. Foto/Dok. SindoNews
“Tidak boleh anggaran berorientasi pada kepentingan kelompok. Semuanya harus memikirkan jangka panjang dan pembangunan dilakukan dari daerah untuk kemajuan bangsa,” kata Nilam Sari Lawira usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-1 DPR RI Tahun 2025 – 2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026, Jumat (15/8/2025). Baca juga: Konektivitas dan Pembangunan
Dia berharap setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah maupun legislatif ke depan selalu memikirkan kepentingan publik secara menyeluruh. Dia menggarisbawahi soal pentingnya penganggaran yang pro terhadap pembangunan daerah.
“Saya mengambil contoh Sulawesi Tengah, daerah ini merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi negara, tapi anggaran ke daerah ini masih sangat minim untuk menopang pembangunan di sana. Kami berharap ke depan daerah bisa menikmati penganggaran yang benar-benar berkeadilan,” kata Anggota DPR RI Fraksi Nasdem dari dapil Sulawesi Tengah itu.
Rapat paripurna dibuka Ketua DPR Puan Maharani di Gedung MPR RI/DPR RI/DPD, Senayan, Jakarta. Rapat dihadiri 473 anggota DPR dari seluruh fraksi.
Dalam sambutannya, Puan menegaskan fungsi pengawasan DPR bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional. Dia menyebut, harus ada kesinambungan yang tepat antara presiden, menteri dan juga DPR RI. Baca juga: Ketua Komisi X DPR Tak Setuju Games Roblox Diblokir Pemerintah Gegara Dianggap Berbahaya
Menurutnya pembangunan bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan. “Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan,” ujarnya.
(poe)
