Anggota Komisi VII DPR Desak Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur perlu dikaji ulang. Hal itu untuk memastikan IKN bisa menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara.

Politikus yang akrab disapa BHS menyebut, perlu diketahui Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan juga pusat pemerintahan, setiap harinya dikunjungi oleh 10 juta penduduk dari seluruh Pulau Jawa, di antaranya dari Jabotabek kurang lebih 3,5 juta orang per hari ditambah dengan penduduk Pulau Jawa dari berbagai kota totalnya sekitar 7 juta.

Baca juga: Pemindahan IKN dan Relevansinya bagi ASEAN

“Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apa pun dan bahkan dengan jalan kaki, naik sepeda, becak, naik kuda, sepeda motor, mobil kereta api dan lain-lain dari berbagai kabupaten kota di seluruh Pulau Jawa,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).