Cegah Polemik, Istana Diminta Jelaskan secara Gamblang Isu Pergantian Kapolri

JAKARTA – Isu pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali beredar luas di publik. Kabar surat presiden (surpres) diserahkan ke DPR terkait calon pengganti Kapolri ramai diberitakan.

Sementara pimpinan DPR dan Komisi III justru menegaskan belum menerima dokumen apa pun. Perbedaan informasi ini menimbulkan spekulasi liar, yang jika tidak segera diluruskan, akan merugikan stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap negara.

“Istana jangan diam ini war post truth, bisa menjadi ancaman serius stabilitas negara,” kata Direktur Haidar Alwi Institut Papar Sandri Rumanama, Sabtu (13/9/2025).

Baca juga: 27 Pati Polri Resmi Naik Pangkat, Ada Kapolda hingga Kabaharkam

Sandri menejelaskan, Kapolri adalah pucuk pimpinan institusi keamanan dan potret penegakan hukum yang menjaga stabilitas nasional. Setiap isu mengenai posisinya selalu berdampak besar, baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah.

“Isu pergantian pucuk pimpinan di korupsi kepolisian harus ditanggapi serius karena ini memberikan dampak besar baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah,” ungkapnya.

Diamnya Istana hanya akan memperkuat anggapan bahwa rumor tersebut benar. Publik bisa menilai Presiden gamang, atau bahkan tertekan oleh kepentingan politik tertentu. “Sangat fatal jika Istana membisu publik akan berspekulasi dan menilai Presiden tersandra oleh kepentingan politik tertentu,” ucapnya.