loading…
Council of Gen Z (COGZ) jadi ruang bersuara generasi muda soal krisis iklim ke Prabowo-Gibran. Foto/istimewa
Executive Director Generasi Melek Politik (GMP) Neildeva Despendya mengatakan, Gen Z adalah generasi yang akan menghadapi dampak langsung dari keputusan hari ini, termasuk di daerah kecil yang sering luput dari perhatian. Namun ruang untuk memberikan aspirasi ke pemerintah belum ada.
Neildeva menyebut, pemerintah sebatas menjadikan anak muda target audience, namun belum benar mendengarkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Sebab dalam negara demokratis, budaya dialog terbuka seperti town hall meeting menjadi bagian dari proses politik.
“Di Amerika Serikat, Finlandia, New Zealand, dan Inggris yang mempunyai Youth Parliament Forum untuk memungkinkan anak muda menyampaikan kritik dan aspirasi langsung kepada pemerintah. Di Indonesia, budaya dialog semacam ini masih minim, terutama bagi generasi muda yang sering kali tidak mendapatkan ruang yang memadai untuk menyuarakan pandangan mereka,” ujarnya, Minggu (6/10/2024).
Menyadari pentingnya partisipasi generasi muda, Neildeva berkomitmen menjadi pelopor dalam memperkuat partisipasi anak muda melalui Council of Gen Z (COGZ) dengan mengusung topik “Kebijakan Krisis Iklim di Pemerintahan Baru: Indonesia Emas Atau Indonesia Cemas?”
“Ini (COGZ) adalah inisiatif yang bertujuan menciptakan ruang partisipasi politik yang aman dan inklusif bagi anak muda, tidak hanya memberikan ruang diskusi, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan generasi muda agar lebih terlibat dalam politik, memastikan bahwa suara mereka turut diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan,” ucapnya.
COGZ telah mempertemukan 10 perwakilan Gen Z peserta terbaik Academia Politica, yang berasal dari berbagai daerah yakni Kalimantan, Bandung, Yogyakarta, Jabodetabek, dan Sulawesi. Mereka secara langsung menyampaikan isu-isu daerah kepada tiga perwakilan pemerintah Prabowo-Gibran, yakni Triana Krisandini Tandjung, Gemintang Kejora Mallarangeng dan Faiz Arsyad.
Menurut Triana Krisandini, masyarakat, NGO, perusahaan, dan pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun kota yang ramah lingkungan tanpa merusak ekosistem yang ada khususnya dalam pembangunan IKN.