Darurat Cadangan Minyak Strategis

LONCENG darurat cadangan minyak strategis Indonesia telah bergema. Pasalnya, Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan operasional konsumsi nasional. Pembangunan infrastuktur Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve atau SPR) tidak bisa ditunda karena memasuki fase darurat. Karena salah satu fungsi penting dari cadangan minyak strategis adalah menjaga stabilitas energi nasional.

Indonesia memasuki usia kemerdekaan 80 tahun bulan depan. Namun prioritas membangun Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve atau SPR) hingga saat ini belum dikerjakan. Narasi kemandirian energi sering menjadi program kerja setiap kabinet pemerintahan, hanya saja dalam pelaksanaanya jauh dari harapan. Pembahasan kemandirian energi selalu juga menjadi agenda rapat antara Pemerintah (Kementrian ESDM) dan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi belum menghasilkan apapun, padahal darurat cadangan minyak strategis memasuki fase kedaruratan.

Pasalnya persediaan minyak mentah sebagai instrumen menstabilkan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional saat terjadi krisis energi sudah memasuki fase mengkawatirkan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN yang juga memiliki letak geografis yang strategis hanya memiliki cadangan operasional konsumsi nasional, artinya Indonesia hanya mampu bertahan maksimal beberapa hari saja apabila terjadi kendala atau gangguan pasokan.

Hingga saat ini belum, bahkan tidak ada mekanisme hukum atau kelembagaan yang mengatur penyimpanan minyak sebagai cadangan negara. Saat ini, cadangan minyak strategis hanya bersifat operasional dan dimiliki oleh entitas komersial seperti Pertamina yang mengoperasikan konsumsi harian minyak sebesar 1,6 juta barel, bandingkan dengan Jepang (90 hari), India (45 hari), bahkan Korea Selatan (93 hari).

Ditinjau dari segi ekonomi dan fiskal lebih menarik. Jika terjadi konflik geopolitik menyebabkan harga minyak dunia melonjak dari US$80 menjadi US$150 per barel. Indonesia, yang mengimpor lebih dari 800 ribu barel minyak per hari, akan langsung menghadapi tekanan luar biasa pada APBN. Kenaikan subsidi BBM bisa mencapai IDR350 triliun dalam waktu satu tahun. Situasi ini menunjukkan kedaruratan luar biasa untuk mulai membangun kerangka legal, kelembagaan, dan infrastruktur penyimpanan cadangan energi strategis.