Dukung Asta Cita, Serikat Pekerja Minta Pertamina di Bawah Kendali Presiden

SURABAYA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendukung penuh terhadap visi Asta Cita Kedaulatan Energi Nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan Swasembada Energi Nasional.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar mengatakan, pengembalian Pertamina ke bentuk asalnya sebagai perusahaan negara yang langsung berada di bawah kendali Presiden merupakan langkah strategis. Hal ini akan mendorong efisiensi biaya, meningkatkan kinerja perusahaan, serta berkontribusi pada kemajuan negara.

“Dengan kembali di bawah kendali Presiden, harga BBM diharapkan dapat ditekan secara signifikan, distribusi BBM menjadi lebih merata, dan kinerja Pertamina secara keseluruhan akan meningkat,” katanya, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, kata dia, reintegrasi Pertamina dari struktur Holding-Subholding menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian mampu mengurangi beban perusahaan. Utamanya, dari sisi pajak transaksi antar anak usaha, serta menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas.

“Langkah ini juga akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.

Dia menegaskan, dengan kembali menjadi perusahaan negara yang berada langsung di bawah kendali Presiden, pengawasan akan lebih mudah. Peningkatan lifting produksi minyak gas nasional dan penyediaan BBM akan lebih optimal.

“Harga BBM juga diharapkan dapat lebih terkendali, distribusi energi akan lebih merata, serta kinerja operasional Pertamina secara keseluruhan akan meningkat,” tegasnya.

FSPPB, Arie melanjutkan, siap mengawal dan mendukung penuh proses transformasi ini hingga terealisasi. FSPPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk cendekiawan, akademisi, serta seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama-sama mendukung upaya pengembalian Pertamina sebagai Perusahaan Negara Terintegrasi Hulu-Hilir di bawah kendali Presiden.

“Dengan demikian, kedaulatan energi nasional dapat terwujud demi kemandirian dan kemajuan bangsa,” ujarrnya.

(akr)