Dukung Pembangunan yang Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pelatihan Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA – Kemenko PMK bersama TNP2K menggelar pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang digelar di Jakarta pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa.

Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di delapan kabupaten, di antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, dan Minahasa Utara.

Lokasi-lokasi tersebut dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi dalam P3PD, penerima program pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Indeks Desa Membangun (IDM), serta isu pemberdayaan perempuan.

“Kami akan mengumpulkan informasi terkait kebijakan atau program pemberdayaan perempuan, tantangan, dan strategi implementasinya, peran pemerintah daerah dan desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk mendukung pemberdayaan perempuan di tingkat desa,” ujar Monalisa, Sabtu (16/11/2024).

Monalisa menambahkan, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau program yang lebih tajam dan relevan di tingkat desa.

“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK dan Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Merry Efriana, serta perwakilan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri.

Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan di desa-desa seluruh Indonesia, mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

(cip)