Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Petaka, Pegawai Honorer dan PPPK Dipangkas

JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan bisa sampai pada pelayanan terhadap masyarakat bisa justru terganggu.

“Efisiensi anggaran ini bisa terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di Pemerintah Daerah, dan bisa menyebabkan pelayanan publik yang terganggu,” kata Bhima saat dihubungi SINDOnews, Jumat (7/2/2025).

Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah tenaga honorer di Indonesia sekitar 2,35 juta orang. Paling banyak berada di Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 21 ribu orang, dan Pemprov Jateng 21 ribu orang.

Efisiensi anggaran tidak hanya berlaku untuk Pemerintah Pusat, tapi juga Pemerintah Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer dan PPPK di Pemerintah juga punya peluang besar untuk dilakukan.

“Efeknya nanti di daerah bisa terjadi pelayanan publik yang juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.

Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri bertujuan untuk mendanai program makan bergizi gratis (MBG) yang memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang terbatas disamping program yang membutuhkan anggaran besar membuat langkah efisiensi dilakukan untuk mengalihkan pos anggaran.

“Efisiensi ini bisa mengganggu tercapainya program dan juga bisa membuat pertumbuhan ekonomi 2025, diperkirakan hanya 4,7%. Karena efisiensinya ini hanya untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tidak sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.

(nng)