Harus Ada Program Padat Karya Digelorakan!

JAKARTA – Pemerintah diminta proaktif menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin marak belakangan ini. Pemerintahan yang lahir dari demokrasi harus hadir dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan angka PHK di Tanah Air.

Baca juga: 18 Poin Tuntutan Buruh saat May Day 2025: Stop Badai PHK

“Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan, Rabu (21/5/2025).

Puan pun menyoroti angka PHK yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang mengumumkan angka PHK per 20 Mei 2025, sudah mencapai 26.454 pekerja.