Jaga Stabilitas Jelang Pelantikan Presiden, Pemerintah Antisipasi Karhutla

JAKARTA – Menjelang pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus menjaga stabilitas kondisi di semua lini. Salah satunya dengan mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) .

Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Thomas Nifinluri.

Menurut Thomas, KLHK terus mengoptimalkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada wilayah-wilayah rawan karhutla, dan meningkatkan upaya pencegahan terutama di wilayah yang belum memasuki musim kemarau.

“Tahun ini, berdasarkan pantauan Satelit Terra/Aqua pada confidence level ≥80 persen (high) terdapat penurunan sebanyak 4.623 titik panas atau 59,38 persen. Jumlah hotspot tahun 2024 periode 1 Januari s.d. 10 Oktober sebanyak 3.163 titik sedangkan tahun 2023 sebanyak 7.786 titik,” kata Thomas Nifinluri dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).

Sementara itu, luas karhutla periode 1 Januari s.d. 30 September 2024 adalah sebesar 283.620,51 ha yang terdiri dari luas karhutla lahan gambut seluas 25.193,57 ha (8,88 persen) dan pada tanah mineral seluas 258.4265,94 ha (91,12 persen).

Luas areal terbakar tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 93.572,19 ha pada tanah mineral, Nusa Tenggara Barat 34.430,48 ha pada tanah mineral dan Jawa Timur sebesar 18.822,62 ha terdiri pada tanah mineral.

Areal karhutla didominasi lahan tidak berhutan sebesar 252.320,33 ha (88,96 persen) dan berhutan 31.300,18 ha (11,04 persen). Luas tertinggi pada jenis penutupan lahan belukar sebesar 158.893,53 ha (56,02 persen) dari total luas karhutla Indonesia periode Januari s.d. September tahun 2024.

Analisis perkembangan musim hujan Dasarian III September 2024, berdasarkan jumlah ZOM sebanyak 19 persen wilayah Indonesia masuk musim hujan.

Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah bagian utara, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan bagian utara, Sulawesi Tengah bagian tengah, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua.