Jelang HUT ke-80 RI, Asprindo Soroti Masyarakat Miskin Indonesia Semakin Bertambah

JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Asprindo Didin S Damanhuri menyatakan sistem pemerintahan Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara ketiga yang demokrasi secara politik. Tapi sayangnya, capaian demokrasi ini tak berkorelasi dengan kondisi perekonomian.

Menurut Didin, capaian demokrasi politik sejak 2004, adalah pilpres langsung, otonomi daerah, pilkada, hingga pilkada serentak. “Tapi buat apa itu. Karena sejatinya demokrasi secara sederhana adalah tidak hanya politik tapi juga ekonomi. Sayangnya, tidak ada korelasi antara demokrasi politik dengan ekonomi di paska reformasi ini,” katanya, Minggu (10/8/2025).

Didin menyoroti kebijakan pemerintah, utamanya zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk membangun infrastruktur tapi tidak memiliki dampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah seperti Membuka Kotak Pandora

“Ekonomi kita mediocre, belum bisa mencapai seperti yang terjadi di zaman Soeharto. Lebih parah lagi, pertumbuhan ekonomi yang pernah menyentuh 6% di era SBY dan rata-rata 5% di zaman Jokowi, semua terakumulasi oleh mereka kelompok kecil, oligarki bisnis itu,” ujarnya.