Karena No Viral No Action

JAKARTA – Publik diyakini sedang menantikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan skandal korupsi para pejabat negara . Diketahui, Hasto telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara sebagaimana diungkap Juru Bicara PDIP Guntur Romli.

“Masyarakat tentu berharap video dugaan kasus korupsi itu segera di-publish. Sebab, mayoritas masyarakat sudah muak terhadap perilaku koruptif, apalagi yang dilakukan petinggi negara,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (29/12/2024).

Bila video itu dirilis, ia mengatakan, publik akan mengetahui para petinggi negara yang diduga melakukan korupsi. Dengan begitu, kata dia, masyarakat bisa mendesak aparat hukum, terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

“Hal itu perlu dilakukan karena di Indonesia berlaku no viral, no action. Karena itu, perlu ada pembuka informasi mengenai orang-orang yang diduga koruptif agar masyarakat dapat memviralkannya melalui media sosial,” kata Jamiluddin.

“Hal itu akan dilakukan masyarakat karena berharap agar semua koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Kalau bisa seperti di China, para koruptor ditembak mati,” sambungnya.

Kendati demikian, Jamiluddin menilai, hukuman mati untuk para koruptor sulit terwujud di Indonesia. Pasalnya, kata dia, perilaku koruptif terkesan sudah menjadi mainan sebagian para elite.

Para elite disebut melalukan praktik rasuah baik sendiri maupun berjamaah. Celakanya, kata dia, perilaku koruptif itu dilakukan dengan cara saling melindungi. Menurutnya, perilaku koruptif elite negara itu sengaja ditutupi selama masih satu frekuensi dengan penguasa.