Kasus Kuota Haji, PBNU Diminta Bersikap Terkait Pencekalan yang Dikeluarkan KPK

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta bersikap terkait kebijakan pencekalan yang keluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencekalan tersebut menyusul penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji yang tengah diselidiki KPK.

“PBNU harus segera bersikap terhadap proses penyelidikan kasus kuota haji,” kata Pengasuh Ponpes Ma’had Ulumis Syar’i (MIS) Sarang Rembang Jawa Tengah KH Imam Baihaqi, Selasa (19/8/2025).

Peristiwa hukum yang menimpa Yaqut Cholil Qoumas, kata Gus Baihaqi, banyak warga NU yang merasa cemas dan resah karena menyangkut ketidakpatutan tindak pidana luar biasa. Tidak hanya itu, Wakil Ketua PCNU Lasem 2019-2024 ini juga menyebut dampak psikologi terhadap warga NU atas kasus korupsi kuota haji.

Baca juga: KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Kuota Haji

“Kasus dugaan korupsi ini berdampak secara mental terutama warga dan pengurus NU di bawah. Mereka sering rasan-rasan dalam forum pertemuan,” katanya.