loading…
Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD TA 2025 di Wilayah Provinsi Papua Tengah. FOTO/IST
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD TA 2025 di Wilayah Provinsi Papua Tengah bertajuk ‘Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat’, yang berlangsung secara hybrid dari Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (29/7/2025).
Maurits memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 60,66% per 29 Juli 2025, tapi kurang dibarengi dengan percepatan realisasi belanja.
“Belanja pemerintah sangatlah penting, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta,” kata Maurits dalam keterangannya dikutip, Sabtu (2/8/2025).
Selain itu, Maurits juga menyampaikan agar Pemda segera melakukan langkah strategis dalam percepatan realisasi APBD TA 2025. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda, pertama upayakan penarikan kas sesuai yang direncanakan dalam anggaran kas pemerintah daerah dan SPD. Kedua, mendorong PPTK, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, PPK-SKPD, PA/KPA dan kuasa BUD mematuhi batas waktu penyampaian administrasi pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.