Komitmen Taiwan Terhadap Aksi Iklim

PERUBAHAN iklim telah sangat memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Sebagai anggota komunitas internasional, Taiwan juga menghadapi tantangan serius di bidang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kekeringan terparah dalam satu abad, curah hujan yang tinggi, dan topan yang dahsyat.

Presiden Lai Ching-te mempromosikan lima strategi utama untuk transisi menuju nol emisi. Hal ini melibatkan dimulainya transisi energi kedua; percepatan pengembangan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, hidrogen, biomassa, dan energi laut; memajukan transformasi digital dan penghijauan dalam industri kita, serta membentuk gaya hidup nol emisi.

Dengan demikian, kita terus bergerak maju menuju transisi yang adil tanpa meninggalkan siapa pun.
Pada bulan Juni, Taiwan membentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Presiden untuk menangani masalah iklim dan kerja sama internasional dari perspektif pembangunan nasional.

Komite tersebut berfokus pada tujuh bidang, yakni jalur menuju nol emisi, beragam energi hijau dan teknologi pengurangan karbon, transformasi hijau dan digital, gaya hidup hijau berkelanjutan, transisi yang adil, keuangan hijau berkelanjutan dan tanah air berkelanjutan, serta ketahanan adaptif. Komite ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik tentang respons pemerintah terhadap perubahan iklim, mempercepat implementasi kebijakan, dan meningkatkan partisipasi publik.

Taiwan mengambil banyak langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Sebagai bentuk komitmennya terhadap pengurangan emisi, Taiwan telah memasukkan target emisi nol bersih tahun 2050 ke dalam Undang-Undang Tanggapan Perubahan Iklim.

Sementara itu, undang-undang telah diselesaikan untuk menetapkan sistem biaya karbon, yang mirip dengan pajak karbon global, yang akan berlaku pada tahun 2025.

Perusahaan-perusahaan akan mulai melakukan pelaporan percobaan pada pertengahan tahun 2025 dengan tarif standar awal sekitar USD10 per ton setara karbon dioksida (tCO2e). Tarif tersebut akan mengalami kenaikan bertahap berdasarkan rekomendasi dari Komite Peninjauan Tarif Biaya Karbon, dan pada tahun 2030, mencapai tingkat yang mencerminkan standar internasional antara USD40 dan USD60 per tCO2e.

Taiwan juga telah berjanji untuk meluncurkan sistem perdagangan emisi dalam empat tahun ke depan yang akan semakin mengintegrasikannya dengan pasar global. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, yang mendorong kolaborasi internasional dalam aksi iklim melalui mekanisme pasar seperti penetapan harga karbon untuk mencapai tujuan iklim yang lebih baik.

Biaya karbon hanyalah langkah pertama dalam sistem penetapan harga karbon Taiwan. Setelah ini, Taiwan akan meluncurkan tiga dana utama untuk merangsang pengembangan industri hijau. Dana Pertumbuhan Hijau sebesar NTD10 miliar akan dibentuk untuk mendorong pertumbuhan industri domestik yang sedang berkembang dengan emisi nol. Pendanaan dari sektor asuransi dan keuangan akan mendukung Dana Inovasi Keuangan Hijau untuk investasi jangka panjang dalam industri hemat energi, emisi nol, dan sirkular sumber daya.