Laporan Jokowi Terhadap Roy Suryo Dkk Bentuk Pembungkaman Kritik

JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyoroti laporan polisi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap Roy Suryo dkk. Laporan tersebut bentuk pembungkaman kritik.

“Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Roy Suryo, Rismon, dr Tifa, dan Fadillah suatu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis,” ujar Samad, Rabu (30/4/2025).

Dia datang ke deklarasi dukungan pengusutan ijazah Jokowi sebagai bentuk dukungan moril terhadap orang-orang yang tetap berani dan konsisten menyuarakan sebuah kebenaran. Apalagi UU dan konstitusi Indonesia menjamin kebebasan orang berpendapat dan berkumpul.

“Jadi, setiap suara kritik yang membuat pemerintahan atau siapa pun itu telinganya menjadi merah, itu harus disikapi dengan bijak, bukan disikapi dengan melaporkan balik orang yang memberi kritik ke polisi,” ungkapnya.

Samad menilai laporan yang dilakukan Jokowi terhadap Pakar IT/Telematika Roy Suryo, Pegiat media sosial dr Tifauzia Tyassuma, Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah ke polisi merupakan bentuk pembungkaman suara-suara kritis.

“Kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi maka suara kritik tak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian,” katanya.

Menurut dia, Jokowi bukanlah rakyat biasa, dia pernah menjadi Presiden selama 2 periode. Maka itu, seharusnya dia bersikap bijak layaknya seorang negarawan.

“Tindakan negarawan haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh dan tindakannya harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan,” ujar Samad.

“Seharusnya sebagai seorang mantan Presiden tak elok rasanya Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadillah karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik membangun, konstruktif, bukan pernyataan yang sifatnya destruktif,” katanya.

(jon)