loading…
Utusan Khusus Presiden (UKP) Republik Indonesia Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menyiapkan transisi kepemimpinan. Foto/istimewa
Hal itu disampaikan Mardiono saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Catatan Akhir Tahun Pemerintahan dan Tantangan di Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta”.
Dia mengatakan, diskusi kali ini mengundang para stakeholders dari kementerian, lembaga riset, dan perguruan tinggi terkait. Dia menjelaskan, tujuannya untuk merangkum berbagai masukkan strategis bagi perbaikan kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di akhir pemerintahan yang akan diestafetkan ke pemerintahan berikutnya.
“FGD kali ini saya bertemu kembali dengan para narasumber yang pernah terlibat dalam kajian kebijakan di UKP. FGD ini ingin mengekstrak catatan dan masukan penting atas kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, sekaligus menjadikannya rekomendasi bagi transisi pemerintahan yang akan datang,” kata Mardiono, Selasa (8/10/2024).
Mardiono berharap, hasil kajian, kunjungan kerja, dan kegiatan diskusi yang telah dilakukan UKP dapat menjadi input bagi pemerintahan mendatang yang penuh dengan tantangan global menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Agar apa yang kita kerjakan nanti diharapkan tidak kembali ke titik nol atau dari awal lagi. Setidaknya ini menjadi bekal bagi pemerintahan yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan megatren global dalam menggapai Indonesia Emas 2045 di masa depan,” jelas Mardiono.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan IPB University Prof Drajat Martianto. Dia mengaku keterlibatan multisektor termasuk akademisi dalam hal ini sangat penting guna mengembangkan best practices menjadi future policies yang berbasis bukti.
“Ini tentu menjadi suatu kebiasaan yang baik bahwa kita mengakhiri masa tugas atau pekerjaan dengan evaluasi seperti ini. Beliau (Pak Mardiono) benar bahwa pemerintahan ke depan harus belajar dari best practices dan masukan kebijakan dari diskusi seperti ini. Sebab tidak mungkin kita selalu mengulang dari awal,” ujar Prof Drajat.
“Pelibatan multisektor termasuk akademisi untuk mengembangkan evidence based policy dari best practices melalui kegiatan FGD semacam ini adalah sesuatu yang perlu terus dilakukan. Kita berharap apa yang dirumuskan menjadi awal dari masukan penting untuk pemerintahan ke depan,” pungkasnya.
Dalam acara itu, hadir juga perwakilan Bappenas, Kemenko PMK, Kementan, Kemendes-PDTT, PUPR, Peneliti BRIN, pengamat kebijakan, dan stakeholders lainnya.
(cip)
