Menakar Arus Balik Demokratisasi Desa

INSTRUKSI Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dinilai menggerus otonomi desa. Kebijakan ini menambah berbagai mandat yang selama ini diatur oleh pemerintah pusat, seperti dukungan pada penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, perubahan iklim, dan ketahanan pangan serta program prioritas lainnya.

Di sisi lain, terdapat realitas bahwa otonomi yang diberikan kepada desa selama lebih dari satu dekade belum memenuhi harapan. Desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis belum sepenuhnya terwujud. Kucuran Rp610 triliun Dana Desa, sebagai bentuk rekognisi negara, agar desa dapat berdaya menciptakan kesejahteraan masyarakat masih jauh panggang dari api.

Serial investigasi Harian Kompas pada Februari 2025 membingkai kompleksitas permasalahan ini. Investigasi ini menghadirkan potret buram modus penyimpangan dana desa, minimnya partisipasi masyarakat, hingga ketergantungan fiskal desa terhadap pemerintah pusat.

Peningkatan aliran dana desa setiap tahun justru pararel dengan merosotnya Pendapatan Asli Desa (PADesa) dari tahun ke tahun. Rata-rata PADesa di Indonesia hanya Rp 43,46 juta pada 2024, dengan rata-rata bagi hasil BUMDes yang hanya sebesar Rp1,73 juta. Bahkan, investigasi ini menemukan hampir 60 persen desa mencatatkan PADesa nol rupiah. Tampaknya dana desa belum diposisikan sebagai stimulan, namun sekadar pemberian cuma-cuma.

Tentu tidak sedikit desa mandiri, sejahtera dan demokratis yang telah terwujud. Namun, kritik Inpres Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih yang dianggap mereduksi otonomi desa bukan hanya parsial, namun menjadi suatu glorifikasi prematur terhadap demokratisasi desa. Seolah-olah upaya demokratisasi desa selalu berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat desa.

Sekadar Prosedural