loading…
Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek infrastruktur besar yang baru dihentikan termasuk jalan tol. FOTO/dok.SINDOnews
“Satu hal yang saya lihat menjadi pertimbangan oleh pemerintah karena memang BUMN di Indonesia itu berkontribusi lebih dari sepertiga total investasi infrastruktur,” ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar, dalam sesi Market Review IDX Channel, dikutip pada Kamis (19/12/2024).
Baca Juga: Resmi Dipecat PDIP, Ini Aneka Jawaban Jokowi, Gibran, dan Bobby
Menurut dia penghentian proyek infrastruktur baru tidak saja memitigasi risiko atau menjaga kemampuan APBN, namun menjadi satu strategi menyelamatkan perusahaan pelat merah. Kebijakan tersebut bisa menyelamatkan neraca keuangan perusahaan BUMN karya yang mengalami kesulitan bayar atas proyek-proyek yang dikerjakan saat ini.
“Kita melihat ada beberapa BUMN yang mengalami kesulitan bayar. Jadi sepertinya ada upaya dari pemerintah untuk melakukan mitigasi agar tidak semakin jatuh ke dalam beban yang signifikan,” paparnya.
Baca Juga: Kelas Menengah Ambruk, Tabungan Dikeruk
Dia menilai upaya tidak melanjutkan proyek infrastruktur baru terutama jalan tol merupakan langkah tepat. Pasalnya, kebijakan ini memberi nafas bagi fiskal negara.
Selain itu, menjadi evaluasi di awal pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama melihat proyek mana saja yang dianggap tidak produktif, namun berpotensi menelan anggaran bernilai jumbo.
“Ya saya kira ini adalah hal yang baik. Artinya ada upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pak Prabowo di awal pemerintahannya untuk menyisir kembali anggaran negara yang tidak produktif, tidak efisien,” beber dia.
Media meyakini, pemberhentian proyek jalan tol baru akan menghemat APBN di tahun mendatang. “Artinya memang ada porsi yang cukup besar potensi penghematan anggaran kalau dilakukan peninjauan kembali untuk jalan tol baru,” ucapnya.
(nng)
