Mengantarkan Pelayanan Haji 2025 Paripurna

IBADAH haji bukan sekadar ibadah tahunan, ia adalah ritual kolosal lintas bangsa yang menuntut ketelitian organisasi, sensitivitas budaya, dan kesiapan logistik tingkat tinggi. Di tengah kompleksitas yang mengiringinya, peran negara tidak lagi opsional, melainkan imperatif. Negara harus hadir secara konkret -melalui regulasi, pendanaan, diplomasi bilateral, dan kebijakan publik- demi menjamin kenyamanan, keamanan, dan kekhusyukan ibadah warga negaranya.

Kesadaran akan hal ini tergambar jelas dalam regulasi Kementerian Agama melalui KMA 244 Tahun 2025. Aturan ini bukan hanya rambu administratif, tetapi deklarasi yang menggambarkan tekad pemerintah dalam mengantarkan jemaah haji menuju pelayanan yang paripurna. Dalam KMA tersebut, Menteri Agama menetapkan delapan program prioritas strategis untuk periode 2025-2029 yang disebut Asta Protas, di antaranya adalah “sukses penyelenggaraan haji”. Penempatan penyelenggaraan haji sebagai bagian dari agenda prioritas kementerian menjadi bukti bahwa pelaksanaan haji adalah misi besar kenegaraan yang menyatu dengan orientasi pelayanan umat secara menyeluruh.

Namun, sebagaimana setiap sistem yang bergerak dinamis, di lapangan tidak semua berjalan semulus yang direncanakan. Beberapa insiden mencuat dan menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait sistem syarikah yang menyebabkan pasangan suami istri dipisahkan dalam rombongan yang berbeda, akibat alokasi hotel dan rute yang tidak seragam. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan disorientasi jemaah, tetapi juga menunjukkan perlunya kontrol kualitas dan integrasi data antar-pemangku
kepentingan.

Masalah juga muncul dari jemaah haji jalur Mujamalah (Furoda) yang terkendala visa. Tak sedikit dari mereka yang batal berangkat karena visanya tak kunjung terbit. Ini menandakan perlunya pembenahan sistem verifikasi dan komunikasi antarapenyelenggara, pihak otoritas Arab Saudi, dan pemerintah Indonesia, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi jemaah.Di puncak haji, yakni fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), dinamika pelayanan juga tidak lepas dari sorotan. Adanya kebijakan tanazul (pengurangan kepadatan jemaah) yang berubah-ubah, membuat sebagian jemaah kebingungan dan tidakmendapat informasi yang memadai. Bahkan beredar kabar bahwa prosesi wukuf sempat “diargo” alias dibatasi waktunya oleh pihak tertentu -isu ini memang kemudian dibantah, namun sempat menimbulkan keresahan.

Merespons berbagai dinamika tersebut, Menteri Agama RI, Prof. KH. Nasaruddin Umar, menunjukkan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi. Dalam keterangannya kepada media pada 10 Juni 2025 di Kantor Daerah Kerja Makkah, beliau menyampaikan bahwa seluruh rangkaian puncak haji -mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lontar jumrah dan mabit di Mina- telah berjalan sesuai target, meskipun terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan.