Menteri PU Minta Kepala Dinas PUPR Sumut Diberi Sanksi Tegas usai Terjaring OTT KPK

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting (TOP) diberikan sanksi tegas usai terjaring operasi tangkap tangan ( OTT ) KPK. TOP bersama 4 tersangka lain langsung ditahan KPK.

Sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian PU yang juga terlibat dalam korupsi itu. Dody mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya yang akan menyingkirkan pejabat yang tidak bersih.

“Saya kutip bahasa beliau (Prabowo), supaya saya tidak salah, segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu,” kata Dody dalam konferensi pers, Sabtu (28/6/2025).

Baca juga: Kronologi OTT KPK di Sumut terkait Perkara Dugaan Suap Proyek Jalan

“Semua penyelewengan wajib berhenti, atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat,” sambung Dody.