loading…
Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan keterangan kepada media sosial makan bergizi gratis di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI
Dadan mengatakan, Prabowo sempat meminta ke BGN agar anak-anak di Indonesia bisa cepat mendapat manfaat dari program tersebut. Merespons hal itu, kata Dadan, BGN butuh dana Rp100 triliun agar program itu bisa dipercepat.
“Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, kalau dilakukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun,” kata Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).
Kendati demikian, Dadan menegaskan, BGN tak pernah usul tambahan anggaran untuk program MBG. Ia berkata, tambahan anggaran itu didasari atas keinginan Prabowo yang ingin program MBG dipercepat.
“Jadi bukan BGN yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, kemudian kalau mulai September berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab tambahan 100 triliun. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 300 triliun dan itu akan dilaksanakan,” tutur Dadan.
“Tetapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami menyampaikan tambahan Rp100 triliun,” imbuhnya.
Dadan berkata, penambahan anggaran MBG sebesar Rp100 triliun itu konsekuensi dari keinginan Prabowo yang ingin program MBG cepat dinikmati anak-anak.
“Jadi bukan badan gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mempertimbangkan penambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun. Hal itu sesuai permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto yang perlu diprioritaskan. Alhasil, ia harus mengurangi beberapa hal yang dinilai kurang efisien untuk dialokasikan.
“Ya Pak Presiden harapkan adanya fokus terhadap prioritas dan juga kurangi inefisiensi yang sudah diidentifikasi akan dilihat,” ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
(abd)