loading…
PDIP didorong segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan salah satu kadernya Deddy Sitorus. Desakan itu datang dari Ketua PD Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Jakarta Marselinus. Foto: Ist
Desakan itu buntut dari pernyataan Deddy dalam potongan program televisi yang viral di media sosial yang menganggap tidak tepat membandingkan gaji anggota DPR dengan rakyat jelata. Marselinus menilai ucapan Deddy sangat melukai hati masyarakat.
Baca juga: Kunto Aji Geram Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Ahmad Sahroni hanya Dinonaktifkan, Berharap Diganti
“Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat yang mereka wakili. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).
Dia menyoroti beberapa partai politik lain telah menunjukkan sikap tegas dengan menonaktifkan kader masing-masing yang membuat pernyataan atau tindakan kontroversial. Dia mengungkapkan nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, hingga Uya Kuya yang telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing demi menjaga marwah partai dan merespons kemarahan publik.
“Langkah yang diambil oleh Ketum Partai NasDem dan PAN sudah tepat dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan terhadap Deddy Sitorus, padahal dampak dari ucapannya sangat meresahkan,” katanya.
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Andreas Hugo Pareira buka suara menanggapi desakan tersebut. “Ini masuk dalam kategori dugaan pelanggaran etik? Silakan laporkan ke MKD DPR kalau pelanggaran kode etik tersebut dianggap dalam kapasitas Deddy melanggar kode etik sebagai anggota DPR,” ujar Andreas dikonfirmasi Sindonews.
