Pencapaian dan Tantangan Kebijakan Pembangunan Pendidikan

Dalam waktu tidak lama lagi terjadi transisi perubahan kepemimpinan di negeri ini. Hal yang sama juga akan terjadi pada kementerian yang mengurusi sektor pendidikan. Dalam lima tahun terakhir sudah diluncurkan 26 Episode Merdeka Belajar oleh kementerian yang saat ini masih menggunakan label sebagai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dua puluh enam episode termasuk capaian yang tidak sedikit. Karena kalau dihitung secara rata-rata maka setiap tahun dihasilkan lima episode per tahun, walaupun mungkin saja dalam satu tahun terdapat peluncuran yang lebih banyak episode dibandingakan pada salah satu tahun.

Kalau dicermati, episode-episode tersebut secara prinsip selalu dikatakan memfokuskan pada perwujudan sumber daya manusia unggul. Sebenarnya ini sangat lumrah dan bukan luar biasa karena memang kinerja pembangunan pendidikan di negeri ini cenderung masih stagnan. Kinerja stagnan ini ditunjukkan oleh berbagai hasil evaluasi yang dilakukan sejumlah lembaga internasional.

Semua pasti berharap bahwa seyogianya 26 episode tersebut menjadi instrumental dan mengarah kepada optimisme dan menimbulkan dampak terhadap pembangunan pendidikan. Dampak tersebut, misalnya apakah pemangku kepentingan (termasuk siswa) mendapatkan kesempatan menjadi agen perubahan dan berperan memberikan pengaruh dan dukungan. Dampak lain ditinjau dari sejauhmana telah terjadi penyederhanaan rantai birokrasi yang mengarah kepada prinsip efektivitas dan efisiensi proses.

Sebagai kebijakan, yang ditunggu adalah bagaimana dampak tersebut dapat diukur secara obyektif dan akuntabel. Artinya, pengungkapan kinerja tersebut harus bersifat dalam keseimbangan data dan informasi antara praktik baik dan praktik yang tidak baik. Pengukuran ini akan memberikan sebuah pembelajaran bagi yang mungkin selama ini belum mampu mengimplementasikan kebijakan. Pembelajaran tersebut kemungkin disebabkan berbagai kondisi dalam wilayah yang satu dengan yang lain tidak dapat diseragamkan.

Beberapa Pencapaian
Merdeka Belajar Episode Kesebelas yaitu Kampus Merdeka Vokasi yang diluncurkan pada 25 Mei 2021, memfasilitasi penyedaaan dana kompetitif (competitive fund) dan dana padanan (matching fund) untuk Perguruan Tinggi Vokasi (PTV). Visi Kampus Merdeka Vokasi adalah peningkatan integrasi pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja guna menghasilkan lulusan yang lebih kompeten, produktif, dan kompetitif. Sejalan dengan skema kolaborasi SMK Pusat Keunggulan, kerja sama yang dijalin oleh PTV dilakukan secara menyeluruh dan mendalam melalui link and match 8+i.

Dari 2021 hingga semester pertama 2024, competitive fund telah mendukung peningkatan kualitas banyak program studi. Pada 2021 penerima pendanaan sebanyak 116 prodi dan naik menjadi 151 prodi pada 2022. Namun, jumlah penerima turun menjadi 119 pada 2023, dengan 90 prodi didanai hingga pertengahan 2024. Penurunan di 2023 ini disebabkan antara lain oleh keterlambatan laporan dari penerima, perpindahan sumber dana dari DIPA ke Lembaga PDP, dan adanya penyesuaian terhadap prosedur pencairan baru.

Program ini menyediakan dana untuk mengembangkan kurikulum berbasis standar industri, meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi, serta mendorong penerapan project-based learning yang melibatkan kolaborasi langsung dengan industri. Selain itu, dana juga digunakan untuk memperkuat fasilitas pembelajaran, seperti laboratorium dan teknologi.

Episode lain yaitu Episode Ketujuh Belas terkait Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) yang diluncurkan pada tanggal 22 Februari 2022. Program Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan salah satu upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Kebijakan ini secara prinsip untuk menghambat laju kepunahan bahasa. Strategi diubah melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, dan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

Sasaran bahasa dan wilayah RBD dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Pada 2021 jumlah bahasa yang direvitalisasi sejumlah 5 bahasa di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pada 2022 sasaran bahasa RBD menjadi 39 bahasa di 13 provinsi. Pada 2023 arah sasaran bahasa RBD telah bertambah menjadi 72 bahasa yang dilaksanakan di 25 provinsi Sementara pada 2024 sebanyak 114 bahasa di 38 provinsi