loading…
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto/Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Awalnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pemberian tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya tidak masuk akal. Hal itu dikatakan Prabowo dalam pidatonya saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo mengungkapkan, dia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi pengelolaan BUMN. Salah satu langkahnya adalah memangkas jumlah komisaris dan menghapus tantiem yang dianggap hanya menguntungkan segelintir pihak.
Baca Juga: Pidato Nota Keuangan, Prabowo Pamer Ekonomi Tangguh, Pengangguran Ditekan, Kemiskinan Terendah
“Saya memberi tugas kepada BPI Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita,” kata Prabowo disambut tepuk tangan seluruh anggota dewan hingga para pejabat negara yang hadir.
Kata Prabowo, tadinya pengelolaan BUMN tidak masuk akal. “Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
Prabowo bahkan mengaku tidak memahami maksud dari istilah tantiem yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan. “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah basing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem.”
Prabowo menegaskan bahwa direksi BUMN pun tidak perlu menerima tantiem jika perusahaan merugi. “Saudara-saudara, masak ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun,” kata Prabowo disambut riuh peserta rapat.