Sikapi 17+8 Tuntutan Rakyat, PDIP Gencarkan Berkomunikasi dengan Masyarakat

JAKARTA – PDIP bakal menggencarkan berkomunikasi dengan masyarakat menyikapi 17+8 tuntutan rakyat yang kian menggema di dunia nyata maupun jagat maya. Hal ini merespons tuntutan koalisi masyarakat sipil yang disampaikan sejumlah influencer.

Fraksi PDIP di DPR memandang serius tuntutan masyarakat karena itu adalah amanat konstitusi. PDIP berkomitmen mengawal dan melaksanakan putusan rapat pimpinan DPR sebagai berikut menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dan komisi-komisi DPR.

Baca juga: 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema, Yusril: Mustahil Pemerintah Mengabaikan

Kemudian, melakukan pembenahan dan memperbaiki diri serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan yang membangun. Selanjutnya, mendukung penuh dan berkontribusi aktif dalam reformasi kelembagaan DPR yang dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan yang juga politikus PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).