Sistem Remunerasi Akuntabel Kunci Tingkatkan Kepercayaan Publik

KUPANG – Sorotan publik pada gaji dan besaran tunjangan mendorong DPR segera merespons. Setelah gelombang demonstrasi besar-besaran hingga munculnya 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan koalisi masyarakat sipil, DPR akhirnya memangkas tunjangan dari Rp100 juta lebih per bulan menjadi Rp65 juta.

Namun, angka itu tetap dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat mengingat nilainya mencapai 12 kali lipat dari UMR tertinggi di Indonesia yakni di Jakarta sebesar Rp5,39 juta per bulan. Masyarakat menilai kinerja DPR belum sebanding dengan penghasilan yang mereka terima.

Baca juga: Prabowo Sebut DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan

Menanggapi isu tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) Simson A Lawa menegaskan sistem remunerasi pejabat negara, termasuk DPR harus dikaji ulang secara transparan dan akuntabel.

“Jika kelak diputuskan dikaji ulang dan Ombudsman dilibatkan, saran saya sistem remunerasi dibantu oleh konsultan yang qualified. Metode perhitungan gaji dan tunjangan mereka sudah teruji secara hukum,” ujar Simson A Lawa, Senin (8/9/2025).