Targetkan Net Zero Emission, Indonesia Perkuat Sistem Informasi Geospasial

JAKARTA – Pemerintah Indonesia merancang Sistem Informasi Geospasial yang kuat, akurat, dan akuntabel untuk mendukung target-target pembangunan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengatakan Indonesia membangun sistem informasi geospasial dengan mengacu kepada Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.

“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya saat memberi pidato kunci pada sesi diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.

Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.

“Kita perlu membangun sistem monitoring dan reporting yang kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, dan data deforestasi dan degradasi lahan,” katanya.

Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun SIGAP (Sistem Informasi Geospasial) KLHK, yang merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.

SIGAP mengelola 102 informasi geospasial tematik yang diperoleh dari berbagai sumber, dan dilengkapi perangkat keamanan dan kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang aksesnya terbuka untuk masyarakat.

Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi tersebut mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan data informasi geospasial untuk mendukung perencanaan dan pembangunan, termasuk dalam aksi iklim.