loading…
Ilustrasi Pilkada. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA – Rencana evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) terus mencuat. Wacana evaluasi ini muncul akibat pelaksanaan pilkada yang dinilai telah menyedot anggaran cukup besar dan menimbulkan konflik horizontal.
Ketua Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan (IKADIP) IPDN Achmad Baidowi mengatakan, sistem pilkada langsung sudah saatnya dievaluasi. Menurut dia, keprihatinan dari Presiden Prabowo Subianto atas imbas pelaksanaan pilkada sangatlah logis.
Menurut dia, anggaran negara yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada mencapai Rp41Triliun. Belum lagi, biaya politik yang dikeluarkan masing-masing kandidat.
Baca juga: Ide Cak Imin soal Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat Berpotensi Kangkangi Konstitusi
