Wake Up Call for Indonesia

MARI kita buka dengan data yang jika dibaca dengan akal dan nurani akan menjadi kepekaan atas apa yang terjadi di masyarakat Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan empat 2024 mencapai Rp78,6 juta per kapita.

Angka ini adalah tolak ukur yang akan dielu-elukan oleh pemerintahan kita jika dia mengalami kenaikan, PDB per kapita adalah nilai PDB suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Nilai PDB per Kapita dihitung dari nilai PDB atas harga berlaku Rp22.139,0 triliun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun sebanyak kurang lebih 281,6 juta jiwa sehingga didapat nilai PDB per Kapita sebesar Rp78,6 Juta.

PDB per kapita digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Angka ini terlihat besar dalam kacamata pergerakan pasar, tetapi sayangnya angka ini justru tidak menunjukan pendapatan asli dari tiap warga negara.

Juga menurut BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada maret 2025 mencapai 23,85 juta orang, lalu indikator apa yang membuat seorang warga negara dikategorikan miskin? BPS menjelaskan standar orang yang dikategorikan miskin adalah memiliki pengeluaran Rp20.238 per hari. Angka yang sangat rendah dan timpang dengan angka pergerakan pasar di PDB kita.

Dalam bukunya Lorenzo Fioramonti yang berjudul “Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi” menunjukan bahwa PDB, sebagaimana temuan Fioramonti— justru acap kali menjadi “angka yang maha kuasa” yang mengarahkan publik luas untuk menyembahnya dan menjalankan segala apa yang diinginkannya, walaupun hasilnya jauh panggang dari api.

PDB menyederhanakan kompleksitas kehidupan sosial menjadi sekadar angka-angka, dan menekankan pada ekonomi pasar sembari mengabaikan kepentingan manusia, sosial, dan ekologi. PDB mengantarkan kita ke sebuah era melimpahnya kekayaan sembari menumbuhkan ketimpangan, pengurasan sumber daya alam, dan naiknya keresahan sosial.

Hari ini kita melihat justru PDB menjadi indikator ketimpangan disaat pendapatan perkapita mencapai Rp78,6 juta yang artinya pergerakan pasar mencapai titik angka yang tinggi tetapi di satu sisi terdapat 23,85 juta orang yang hanya mampu mengeluarkan Rp20.238. Belum lagi jika kita naikan indikator kemiskinannya beberapa level mungkin angka ini akan naik berkali-kali lipat. Inilah kenyataan ketimpangan yang terjadi di negara kita tercinta.

Mari kita masukan satu data lagi untuk menambah kepekaan kita yaitu rasio gini. Rasio Gini yang terus bertahan di kisaran 0,38–0,40 menyingkap semakin lebarnya ketimpangan sosial-ekonomi. Angka tersebut bukan hanya data teknis, tetapi gambaran nyata gagalnya negara menjalankan amanat Pancasila.

Kekayaan alam yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan rakyat justru terkonsentrasi di tangan segelintir elite. Akses terhadap ekonomi dan politik dikuasai oligarki, sementara sebagian besar rakyat hanya bergelut dalam sektor informal, terjebak pada upah riil yang tak kunjung naik, serta hidup dalam kondisi rentan sehari-hari.

Kesenjangan sebagai Problem Ontologis
Kesenjangan sosial yang semakin melebar akhirnya meletup menjadi aksi besar pada 25 Agustus 2025. Awalnya dipicu oleh penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, gelombang demonstrasi dengan cepat meluas ke berbagai kota sebagai wujud kekecewaan rakyat terhadap kebijakan elitis, lemahnya kepedulian negara, serta sikap represif aparat.

Tragedi Affan Kurniawan—seorang pengemudi ojek online yang meninggal setelah dilindas kendaraan taktis Brimob—menjadi simbol nyata betapa rapuhnya demokrasi Indonesia. Negara gagal menjalankan perannya sebagai pelindung, lembaga perwakilan kehilangan legitimasi, dan ruang partisipasi rakyat semakin menyempit.