loading…
Waketum MUI bersama Forum MKK mengapresiasi kebijakan prorakyat Presiden Prabowo Subianto. Foto/istimewa
“Kami berterima kasih atas beberapa kebijakan yang telah dibuat, salah satunya ialah kabar gembira bagi para guru di Indonesia, yang mana atas kebijakan pemerintah telah memutuskan kesejahteraan guru baik ASN maupun non-ASN untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Marsudi Syuhud dalam Forum MKK yang diselenggarakan bersama dengan masyarakat Pedesaan Tengger, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2025).
Diketahui guru ASN mendapatkan gaji tambahan satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk guru Non-ASN atau honorer mendapatkan tunjangan profesi senilai Rp2 juta per bulan (bagi yang sudah proses sertifikasi).
Selain itu, Kiai Marsudi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah yang telah menurunkan biaya haju di tahun 2025.
“Pemerintah melalui Kementerian Agama dan DPR (Komisi VIII) telah menyepakati dan memutuskan untuk menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025. Ini sangat berarti bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi umat muslim,” ungkapnya.
Pada 2024 lalu, biaya setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp56.046.172,60. Sedangkan untuk tahun 2025 biaya setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp55.431.750,78. Sementara itu, untuk nilai manfaatnya pada tahun 2024 senilai Rp37.364.114,40, sedangkan pada tahun 2025 senilai Rp33.978.508,01.
Lebih lanjut, Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji 2024 diketahui sebesar Rp93.410.286, sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi Rp89.410.258,79.
Dari kebijakan penurunan tersebut, maka Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 mengalami penurunan senilai Rp614.420,82. Untuk Nilai Manfaat turun senilai Rp3.385.606.39. Untuk BPIH turun senilai Rp4.000.027,21.
“Kebijakan yang seperti ini sangat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh umat. Kami sangat mengapresiasi pemerintah yang telah membuat kebijakan tersebut,” ujarnya.
“Kebijakan yang seperti ini harus terus dirawat dan diharapkan ke depannya pemerintah juga terus melahirkan kebijakan-kebijakan maupun program yang pro rakyat dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” katanya.
(cip)
