loading…
Pengamat Ekonomi dan Pertanian Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Khudori. Foto: Ist
Termasuk sebagai salah satu elemen kunci dalam cita-citanya mewujudkan kedaulatan pangan dengan pengembangan pertanian skala besar di berbagai daerah.
Namun demikian, penggunaan lahan pertanian dalam rangka mendukung Program Food Estate dinilai belum dilakukan secara optimal. Terbukti, pemerintah cenderung mengedepankan membuka lahan baru dari hutan.
Sebelumnya, pemerintah hendak membuka lahan hingga 3 juta hektare (Ha) di Merauke. Bahkan, dalam visi misi Presiden Prabowo ditargetkan ada tambahan lahan minimal 4 juta Ha hingga 2029 untuk padi, jagung, singkong, dan tebu.
Pengamat Ekonomi dan Pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan, jika dilihat lahan untuk program food estate yang sudah dibuka di tahun-tahun sebelumnya belum dapat dioptimalkan.
“Food estate bagi Indonesia bukan hal baru. Sejak era kolonial Belanda sudah ada upaya membangun lumbung pangan atau kawasan pangan berskala luas. Langkah serupa berlanjut di zaman Orde Baru, yang pada 1970-an membuka Palembang Rice Estate dilanjutkan pembukaan lahan gambut sejuta hektare,” ujarnya, Sabtu (21/12/2024).
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) food estate dibuka di Merauke dengan Merauke Integrated Food adan Energy Estate (MIFEE) di Bulungan dan Ketapang. Lalu, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dilanjutkan dengan membuka di Humbang Hasundutan (Sumut), kemudian di Kalimantan Tengah, dan Merauke.
“Jadi, sejarah food estate sudah panjang dan lama. Apakah berhasil? Tidak. Tingkat keberhasilannya kecil, kalau tidak dikatakan gagal. Nah, lahan-lahan eks food estate ini kan banyak dan luas. Juga tersebar di banyak wilayah,” kata Khudori.
Sementara, di bekas pembukaan lahan gambut yang dibuka pada 1995-1996 itu luasnya 1,4 juta Ha. Sebagian kecil sudah ditempati transmigran sampai saat ini. Tapi, sisanya publik tidak tahu.
