loading…
Presiden AS Donald Trump menaikkan prospek peningkatan tarif perdagangan paling cepat pada Februari. FOTO/AP
Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan rupiah ini juga disebabkan oleh sentimen eksternal yaitu pasar berhati-hati setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan prospek peningkatan tarif perdagangan paling cepat pada bulan Februari.
“Trump mengatakan ia dapat mengenakan tarif 10 persen pada impor China, dengan alasan kekhawatiran atas aliran obat-obatan terlarang, khususnya fentanil, dari China ke Meksiko dan Kanada, dan ke AS. Trump juga mengancam tarif 25 persen pada Kanada dan Meksiko,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (22/1/2025).
Meskipun pasar awalnya melihat sedikit kelegaan dari Trump yang tidak mengenakan tarif apa pun pada hari pertama masa jabatannya, komentarnya pada hari Selasa membuat kekhawatiran akan perang dagang tetap ada.
Namun, ancaman tarif 10 persen Trump terhadap China jauh lebih rendah daripada 60 persen yang ia ancam selama kampanyenya. China juga diperkirakan akan merilis lebih banyak langkah stimulus dalam menghadapi hambatan perdagangan AS.
Selain itu, Trump juga mengumumkan keadaan darurat nasional pada hari Senin untuk meningkatkan produksi energi AS secara signifikan, salah satu langkah pertamanya setelah menjabat. Presiden menandatangani perintah eksekutif yang menguraikan langkah tersebut, yang memungkinkan lebih banyak produksi dari produsen dalam negeri, dan juga mengurangi kebijakan perubahan iklim yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden yang akan berakhir. Trump juga mengatakan AS akan menarik diri dari perjanjian iklim Paris.
Di Asia, Diplomat mata uang utama Jepang Atsushi Mimura mengatakan pada acara Reuters NEXT Newsmaker bahwa yen yang lemah akan meningkatkan inflasi dengan meningkatkan biaya impor. Mimura mengatakan pemerintah dan bank sentral berkomunikasi erat setiap hari melalui berbagai saluran. Pasar memperkirakan peluang kenaikan seperempat poin sebesar 86,2 persen.
Dari sentimen domestik, per 1 Maert 2025, Pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA. Pada aturan baru nanti, pemerintah akan memberlakukan retensi terhadap DHE sebesar 100 persen untuk periode satu tahun.
Sebagai gambaran, dalam aturan sebelumnya memberlakukan retensi atau penahanan DHE sebesar 30 persen dengan jangka waktu minimal tiga bulan. Kebijakan baru DHE itu akan berlaku setara bagi swasta maupun BUMN. Artinya, tidak ada perlakuan khusus. Dia menyebut retensi DHE sebesar 100 persen selama satu tahun itu sudah melalui perbandingan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand.
